Jokowi Persilakan Warga yang Belum Dapat Bansos Segera Lapor RT atau RW agar Bisa Disalurkan
Presiden Joko Widodo memastikan terdapat cadangan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak wabah virus corona atau Covid-19.
Jokowi mengimbau, kepada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial agar segera melapor kepada RT atau RW tempat tinggal mereka, sehingga bansos bisa disalurkan.
"Melapor kembali pada RT pada RW, sehingga bisa disusulkan karena masih ada cadangan bagi yang belum mendapatkan," kata Jokowi seperti dikutip Kontan pada Rabu (13/5).
Jokowi mengakui, penyaluran bansos untuk penanganan dampak Covid-19 belum optimal. Masih terdapat tumpang tindih penerima bansos.
Selain itu, masih terdapat masyarakat terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bansos. Pada tahap pertama, masih terdapat sejumlah kesalahan data.
Namun, Jokowi meyakinkan pada bansos tahap kedua proses penyalurannya akan lebih baik. Karena itu, dia meminta agar masyarakat bersabar menunggu.
"Di tempat lain saya cek misalnya BLT desa itu yang diterima baru 10%. Jadi, mohon masyarakat harap menunggu," ujar Jokowi.
Pemerintah memang menempatkan bantuan untuk Covid-19 dalam sejumlah program. Itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT, dan BLT Desa.
Diharapkan, bansos yang disiapkan pemerintah bisa menjangkau 55% penduduk Indonesia. Bansos tersebut juga ditujukan untuk mengerek konsumsi masyarakat.
"Kita harap dengan adanya bansos ini, kita bisa menguatkan, memperkuat daya beli masyarakat hinga nanti konsumsi domestik kita menjadi normal kembali," kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Sosial, Juliari Batubara, mengatakan pemerintah akan memperbaiki data dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah.
Sebelumnya, Juliari menuturkan, pihaknya telah menerima data keseluruhan. Namun belakangan ada daerah yang menarik kembali untuk perbaikan data.
"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih, tahap kedua dengan koordinsi lebih baik bisa teratasi lebih baik," ujar Juliari saat mendampingi Presiden Joko Widodo.
Juliari menambahkan, pemerintah pusat terbuka untuk perbaikan data dari pemerintah daerah. Hal itu dilakukan agar bansos bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami komunikasikan agar apabila ada warga terdampak yang perlu dibantu tapi belum mendapat di tahap pertama tolong dimasukkan tahap kedua," ujar Juliari.
Juliari menyampaikan, pemerintah akan mengakomodasi data tambahan tersebut. Pemerintah pun menargetkan dapat menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar Rp1,2 juta sebelum lebaran.
Hal itu dilakukan dengan kembali disalurkannya bansos untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari virus corona (Covid-19) tahap kedua sebesar Rp 600.000. Sebelumnya tahap pertama telah selesai di sejumlah daerah.
"Kami berharap sebelum lebaran idul fitri sebagian besar penerima bansos sudah dua kali menerima bansos tunai, dua kali Rp 600.000," ujar Juliari.
Adapun penyaluran tahap kedua bergantung pada sarana dan fasilitas di daerah tersebut. Untuk daerah yang faslitasnya telah tersedia demgan baik, maka bisa segera disalurkan tahap kedua.
"Tapi daerah yang medannya lebih berat mungkin baru tahap satu," kata Juliari.
sumber : kompas.tv
Saya setuju dg usul bpk jokowi memang masih byak masarakat yg blm dpt bansos.mereka tdk dpt bantuan dg alasan rumah mereka d lihat bagus,tp sebenarnya rumah tdk dpt d jadikan pedoman,krn saya melihat sendiri ada orang yg rumahny bagus itu d bangun 10 thTyg lalu waktu jd tkw,ssementara sekarang dia hanya seorang buruh tani yg penghasilannya tidak menentu. sementara harus biayai anaknya sekolah,sementara ada pihak lain yg mendapatkan segala bantuan dari pemerintah baik bansos,pkh dll dpt dg alasan rumah mereka tdk bagus,padahal mereka itu ada dalam arti mampu,tp mereka sengaja tdk mau memperbaiki rumahnya dg alasan agar dpt bantuan dari pemerintah.mohon hal hal ini dapat d pertimbangkan oleh bpk.kasihan mereka yg seharusnya dpt menjadi tdk dpte
BalasHapusSaya warga ngawi jawa timur,kata ketua rw saya saya tidak masuk daftar karena saya masuk golongan UKM,maka saya tidak dijatah,padahal saya jualan cuma musiman,setahun sekali,bulan puasa saja,kesannya yg disukai ketua rw kami itu yg masuk daftar,katanya udah didata semua,tp sudah mau blt tahap kedua ini saya dan banyak warga lainya masih disuruh bersabar,semoga pada tahap kedua ini saya dan warga yg lainya bisa masuk daftar,amin.
BalasHapus